Monitoring dan Evaluasi Impelementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Tahun 2020

Hari ini penulis mensubmit pengisian data Monev Implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) melalui tautan yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dikti.

Sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi bahwa disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Permen yang ditandatangani pada 03 September 2019 ini, tidak hanya wacana / teori sebagaimana wajib diselenggarakan melalui mata kuliah, sejatinya PAK ini sudah diimplementasikan sejak Semester Genap 2018-2019 atau sebelumnya. Jumlah Dosen yang telah mengikuti ToT (Training of Trainer) pun didata dalam Form Monev ini.

Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi mulai diterapkan di perguruan tinggi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Ihwal dengan korupsi di dunia pendidikan, mahasiswa khususnya sudah dibekali bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan banyak pihak, demi keuntungan pribadi atau golongan terkait mark-up harga dan lain-lain.

Menurut Kamus Oxford, korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Arti lain korupsi adalah tindakan atau efek dari membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Meski studi tentang korupsi terus berjalan, namun belum ada solusi pasti dalam memberantas korupsi hingga saat ini. Sebab, suatu cara menangani korupsi bisa efektif di satu negara atau di satu wilayah tapi belum tentu berhasil di negara lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *